Monthly Archives: October 2020

SETRUM KANDAS DI MUARA ENIM

SETRUM KANDAS DI MUARA ENIM

BERADA tak jauh dari area tambang batu bara milik PT Bukit Asam Tbk, lahan bukit di ujung Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Palembang, itu semestinya menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Banko Tengah. Papan berukuran 3 x 4 meter tertancap di sana. Isinya: ”Di sini akan dibangun PLTU Banko Tengah (PLTU Sumsel 8) 2 x 620 MW”. Tapi, saat Tempo berkunjung pada Kamis siang pekan lalu, tak ada sedikit pun tanda-tanda aktivitas proyek pembangkit listrik Sumsel 8, yang lokasinya berbatasan dengan Desa Tanjung Lalang, Pulau Panggung, dan Penyandingan.

Rahman, warga Desa Tanjung Lalang, mengatakan sampai saat ini tidak kelihatan proyek akan dilanjutkan. Sejak proyek diresmikan pada November tahun lalu, peralatan berat penunjang proyek tak terlihat di sana. ”Yang ada cuma tulisan itu,” kata Rahman menunjuk papan penanda proyek. Padahal, ”Ada sekitar 100 hektare lahan dibebaskan untuk proyek ini,” ujar Kepala Desa Tanjung Lalang Edi Anwar. Mandeknya proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 mengemuka setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral— melalui Kantor Staf Presiden—melaporkan kemajuan proyek listrik 35 ribu megawatt ke Istana.

Seorang pejabat yang mengetahui pertemuan itu mengatakan ada sebelas persoalan utama yang disampaikan. ”Selain pembatalan lelang PLTU Jawa 5, juga soal mandeknya proyek pembangkit mulut tambang 8, 9, dan 10,” katanya Senin pekan lalu. Melalui anak perusahaannya, PT Huadian Bukit Asam, PT Bukit Asam semestinya sudah mulai membangun PLTU Mulut Tambang Banko Tengah pada tahun ini.

Sejak peletakan batu pertama awal November tahun lalu, konsorsium Bukit Asam dan perusahaan asal Cina, China Huadian Hong Kong Co Ltd, tak bisa melakukan apaapa meski pembebasan lahan sudah rampung seluruhnya. Alasannya, ”Kami masih menunggu letter of intent (LoI) transmisi kabel bawah laut Sumatera-Jawa,” ujar Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Adib Ubaidillah, Kamis pekan lalu. Menurut dia, apabila LoI rampung, perusahaan segera menggelontorkan dana untuk membangun proyek. PLTU ini ditargetkan bisa masuk ke jaringan interkoneksi PLN Jawa-Sumatera pada 2019. Berdiri di lahan seluas 103,28 hektare, PLTU berbahan bakar batu bara mulut tambang ini akan menjadi salah satu pembangkit terbesar di kawasan ASEAN. Akar persoalan datang dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan setrum pelat merah ini belum menetapkan pemenang lelang untuk proyek kabel bawah laut, yang lazim disebut high voltage direct current (HVDC) Jawa-Sumatera.

Penunjukan pemenang lelang HVDC menjadi syarat yang ditetapkan bank untuk menyelesaikan jadwal pembiayaan proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 8. ”Sebelumnya ada informasi LoI ditandatangani akhir 2015,” ujar Adib. ”Tapi sampai sekarang kami masih menunggu.” Bukan cuma proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 yang bakal tersendat. Seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10 juga terancam gagal. Sebab, proyek pembangkit mulut tambang dengan kapasitas 3 x 600 MW ini juga bergantung pada kepastian jadi-tidaknya proyek HVDC Jawa-Sumatera. ”PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 saja perlu HVDC, apalagi PLTU 9 dan 10,” ucapnya.

Penyebabnya, kata pejabat tersebut, ada permintaan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno kepada direksi PLN. Menurut Rini, proyek senilai Rp 38 triliun—dengan skema pinjaman dari JICA— ini perlu dikaji kembali. ”Rini meminta agar proyek dievaluasi,” ujarnya. Itu sebabnya, direksi PLN membuat kajian kenapa harus membangun PLTU mulut tambang. Direktur Utama PLN Sofyan Basir membantah kabar tersebut. Menurut dia, kebijakan perseroan menunda sementara proyek HVDC dan PLTU mulut tambang merupakan keputusan internal direksi. ”Proyek yang sudah direncanakan 10 tahun lalu tidak bisa kami laksanakan hari ini karena pembiayaan berasal dari utang,” kata Sofyan, Rabu malam pekan lalu.

Website : kota-bunga.net

Direktur PLN Sedang Berhadapan Besar

Direktur PLN Sedang Berhadapan Besar

Sofyan menambahkan, PJB adalah kunci dalam konsorsium tersebut. Sebab, hanya PJB yang memiliki pengalaman membangun pembangkit sebesar 1.000 megawatt di Indonesia. ”Tanpa PJB, konsorsium ini tidak layak dan tidak bisa ikut tender,” katanya. Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso menambahkan, persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Investor, menurut dia, sudah memahami bahwa PLN memiliki hak untuk membatalkan proyek sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam klausul 5-5-c pada dokumen lelang (request for proposals) yang diamendemen pada Oktober 2015. ”Owner dari Cina sudah datang ke sini pada Jumat pekan lalu dan sudah minta maaf,” ujar Iwan.

Sekretaris Perusahaan PJB Muhammad Bardan mengaku tidak tahu soal masalah penyusutan komposisi saham di konsorsium. Ia hanya mengatakan PJB mengikuti apa yang diputuskan PLN selaku induk usaha mereka. ”Kami inline saja,” katanya Kamis pekan lalu. l l l SATU bulan sebelum lelang PLTU Jawa 5 dihentikan, PLN merombak besar-besaran direksi PJB. Semula ada enam posisi direktur di perusahaan yang membangun hampir separuh jumlah pembangkit di Indonesia ini. Setelah perombakan, lima direktur masih berstatus pelaksana tugas. ”Ini ada kaitannya dengan pembatalan proyek,” ujar seorang pejabat di pemerintahan. Ia mengatakan sebenarnya bukan alasan teknis yang membuat PLN membatalkan lelang.

Sebab, konsorsium Oceanwide dan PJB sudah memenuhi segala persyaratan. Dengan tawaran harga termurah US$ 4,56 sen per kWh, bisa dipastikan konsorsium ini adalah first-ranked bidder. ”Tapi ada keberpihakan PLN pada konsorsium kedua sehingga mereka mengambil kebijakan tersebut,” ucap pejabat tadi. PLN, kata dia, menginginkan PJB mundur dari konsorsium. Maka konsorsium pertama akan gugur sebagai peserta dan pemenang akan jatuh ke konsorsium kedua. Perusahaan setrum negara, pejabat tadi melanjutkan, bahkan mengancam PJB tidak akan diberi izin terlibat proyek.

Meski begitu, PJB—yang saat itu masih dipimpin Muljo Adji—tidak bergeming dan memilih pantang mundur. Imbasnya: Muljo Adji dicopot dari posisinya sebagai Direktur Utama PJB pada Maret lalu. Muljo Adji, saat dimintai konfirmasi, masih enggan berkomentar mengenai masalah ini. ”Nanti saja kalau sudah memungkinkan saya ceritakan,” ujarnya. Sofyan Basir membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan pencopotan direksi PJB tak lebih karena faktor usia. ”Memang sudah habis waktu menjabatnya,” katanya.

Soal PLN yang berpihak pada konsorsium kedua, Sofyan mengatakan isu seperti itu biasanya disebarkan oleh para calo yang marah karena kalah proyek. ”Kami batalkan dua-duanya. Tidak ada keberpihakan PLN seperti itu,” ujarnya.